Demokrasi Indonesia Saat Ini

            Indonesia sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menggunakan sistem demokrasi yang merupakan suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan tersebut adalah dari rakyat dan untuk rakyat, sedangkan pemerintah hanya menjalankan kemauan rakyat dalam hal ini kesejahteraan dan kemakmuran hidup rakyat. Dari film tentang demokrasi yang telah saya tonton minggu lalu, definisi demokrasi ini seakan hanyalah menjadi sebuah teori belaka sedangkan pengaplikasiannya jauh dari definisi itu sendiri.

Pertama, dalam segi lingkingan hidup. Demokrasi di Indonesia saat ini menganggap bahwa kekayaan alam negara ini melimpah ruah dan sangat kaya. Anggapan ini mengakibatkan terjadinya eksploitasi besar-besaran tanpa menyadari bahwa kekayaan alam tersebut akan semakin berkurang dan akan menimbulkan berbagai bencana alam. Pemerintah seharusnya tidak menjadikan kekayaan alam sebagai pijakan utama dalam pembangunan bangsa. Yang terjadi saat ini adalah pemerintah masih belum bisa mengelola sumber daya alam di Indonesia dan masih belum bisa mengatasi eksploitasi besar-besaran tersebut. Salah satu permasalahan besar yang sangat ironis adalah justru yang paling banyak menikmati hasil kekayaan alam Indonesia adalah pihak asing atau negara lain bukan rakyat Indonesia itu sendiri. Contohnya adalah dengan gas alam Indonesia yang dimopoli swasta asing, sebagian besar hasilnya justru dijual ke luar negeri dengan kontrak-kontrak jangka panjang. Sama halnya dengan barang-barang tambang di Indonesia yang hampir seluruhnya dikuasai oleh pihak asing. Hasil yang dirasakan rakyat Indonesia adalah justru berbagai bencana alam yang merugikan. Di sini lah seharusnya peran pemerintah dapat mengatasi permasalahan dan bukan memperburuk keadaan. Perlu adanya pembenahan kebijakan beserta pengaplikasiaannya.

Permasalahan selanjutnya adalah mengenai sistem politik dalam demokrasi di Indonesia. Sudah bukan menjadi rahasia bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki frekuensi permasalahan korupsi yang sangat tinggi. Dalam hal ini terdapat tiga korupsi dalam otonomi daerah yaitu penyimpangan dana APBD, money politik dalam pemilihan pemimpin dan pungutan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan money politik dalam pemilihan pemimpin sudah menjadi sebuah budaya dalam Indonesia yang seharusnya dibersihkan. Pemilihan umum baik di daerah maupun pusat terkesan sebagai ajang perlombaan para calon pemimpin untuk menggaet hati masyarakat. Segala cara dihalalkan demi untuk menjabat salah satu kursi pemerintahan termasuk dengan menyuap masyarakat dengan uang atau bahan-bahan pokok makanan dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan demokrasi di Indonesia, pemilihan umum memang sangat penting. Dengan pemilihan umum maka kesadaran politik meningkat, akan banyak adanya diskusi politik, serta keikutsertaan pihak masyarakat yang tadinya tidak tahu menahu tentang politik. Pemimpin harus dipilih oleh rakyat, bertanggung jawab terhadap rakyat dan kemudian harus digantikan pula oleh rakyat. Oleh karena itu, calon pemimipin dalam hal ini kaum elit politik harus mempunyai kesadaran untuk tidak menghalalkan segala cara untuk menang dalam pemilihan. Dalam hal ini diperlukan juga kebijakan pemerintah atau hukum yang mengatur proses pemilihan umum baik dalam persiapan maupun pelaksanaan terutama terhadap kasus suap-menyuap terhadap masyarakat kecil.

Di lain pihak, Indonesia yang menganut sistem pemerintah Demokrasi Pancasila harus memperhatikan bahwa Negara Indonesia merukan negara yang sangat luas dengan segala perbedaan budaya tiap daerah atau dapat disebut dengan pluralitas. Dalam demokrasi ini, harus ada forum yang membicarakan tentang perbedaan ini. Perbedaan-perbedaan dalam berbagai konteks harus dibicarakan  di lembaga-lembaga di Indonesia. Pemerintahan yang otoriter dalam pluralisme justru akan menimbulkan banyak konflik sehingga pemerintah seharusnya mampu menghargai perbedaan dan mengatasi masalah dalam perbedaan ini.